NPWP untuk wanita yang sudah menikah (wanita kawin)

Salah satu masalah pajak yang sering menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat adalah tentang kepemilikan NPWP bagi wanita kawin atau wanita yang sudah menikah. jika si isteri memiliki penghasilan sendiri apakah wajib memiliki NPWP sendiri atau bisa digabung dengan suaminya?

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. maksudnya adalah penghasilan maupun kerugian isteri juga nanti digabungkan dengan suaminya. Sehingga, dalam satu keluarga seyogyanya hanya ada satu NPWP (NPWP suami) dalam arti NPWP isteri ikut suami. Namun demikian, isteri juga dapat memiliki NPWP sendiri apabila hidup terpisah (bukan karena tugas, pekerjaan atau usaha) atau melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Isteri juga dapat memiliki NPWP sendiri apabila berkehendak demikian.

Ketentuan Perpajakan Isteri yang Melaksanakan Kewajiban Perpajakan digabung dengan Suami.

Wanita Kawin yang berkehendak menggabungkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan suaminya tidak diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, karena dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suaminya. Oleh karena penggabungan kewajiban perpajakan tersebut maka:

  1. Dalam penghitungan PPh terutang Seluruh penghasilan atau kerugian Wanita Kawin tersebut dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
  2. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP suami
  3. kewajban penyampaian SPT tahunan PPh termasuk hak dan kewajiban perpajakan lainnya ada pada pihak suami.

Bagaimana apabila isteri sebelum menikah telah ber NPWP?

Apabila seorang wanita kawin sudah memiliki NPWP sebelum dia menikah dan setelah menikah tidak ingin melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka wanita tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

adapun syarat untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP ini adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi Buku Nikah atau dokumen sejenis;
  2. Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suami.

Ketentuan Perpajakan Isteri yang Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah dengan Suaminya.

Wanita Kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim.
  2. dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
  3. ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Adapun dokumen yang menjadi syarat sebagai kelengkapan permohonan NPWP Wanita Kawin ini adalah sebagai berikut:

  1. Formulir Pendaftaran NPWP
  2. fotokopi Kartu NPWP suami
  3. fotokopi Kartu Keluarga
  4. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Dalam hal Wanita Kawin tersebut sebelum menikah sudah memiliki NPWP maka NPWP tersebut yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya.

Untuk Wanita Kawin yang mempunyai NPWP sendiri dan melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dengan suaminya berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri
  2. wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya
  3. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa
  4. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri. (ini berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21)
  5. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.

Demikian artikel dari kami, apabila ada kekurangan atau kesalahan terkait isi, jangan ragu untuk menuliskannya dikolom komentar atau kirim surel ke alamat yang tertera di profile. sekian terima kasih.

Download:

SURAT PERNYATAAN MENGHENDAKI MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERPISAH

 

Leave a Reply