Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN

Dalam artikel sebelumnya tentang Pemungut PPN disebutkan salah satu yang ditunjuk menjadi pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah dan Kantor Kas Negara dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indoinesia nomor KMK-563/KMK.03/2003. Yang dimaksud dengan pemungut PPN dan PPnBM ini adalah:
1. Direktorat Jenderal Anggaran (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara proyek
3. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

OBJEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM
1. Pemungut PPN wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas :
a. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan.
b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
2. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari BKP yang tergolong mewah.
PKP Rekanan Pemerintah adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Batas jumlah pembayaran Rp1.000.000,00 tersebut termasuk PPN dan/atau PPnBM. Contoh:
a. jika harga jual Rp900.000,00 dan PPN terutang sebesar Rp90.000,00 jadi total pembayaran sebesar Rp990.000,00. Karena jumlah total pembayaran (termasuk PPN) belum emlebihi Rp1.000.000,00 maka PPN terutang tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor sendiri oleh PKP rekanan.
b. Jika harga jual Rp960.000,00 dan PPN terutang sebesar Rp96.000,00, total pembayaran sebesar Rp1.056.000,00. Meskipun harga jual Rp960.000,00 tetapi karena total pembayaran (termasuk PPN) sebesar Rp1.056.000,00 (melebihi Rp1.000.000,00) maka PPN terutang harus dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPKN.
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Saat Penyetoran dan pelaporan PPN dan/atau PPnBM
PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut wajib disetorkan dan dilaporkan paling lambat pada:
1. Jika pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungutnya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah. Selain menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungutnya, Bendahra juga wajib melaporkannya ke KPP tempat bendahara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Jika pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungutnya pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah.

Tata Cara Pemungutan dan penyetoran PPN oleh bendahara pemerintah dan KPKN
Jika terjadi penyerahan BKP/JKP dari PKP rekanan kepada bendahara pemerintah dan KPKN, maka:
1. PKP rekanan pemerintah membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, maka Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
3. Bendaharawan pemerintah atau KPKN membuat kode billing untuk PPN terutang yang wajib dipungut olehnya dengan menggunakan NPWP rekanan pemerintah.
4. Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN dan/atau PPnBM dan kode billing merupakan alat untuk melakukan penyetoran PPN dan/atau PPnBM.
5. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),
b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),
c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
6. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……………” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
7.  Pada setiap faktur Pajak, oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
8. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri : Kode Akun Pajak 411211, Kode Jenis Setoran : (Lampiran PER-44/PJ/2015)
a. 910 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
b. 920 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
c. 930 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

Tata Cara Pelaporan
Selain memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah. bendahara juga wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan/atau PPnBM ke KPP dengan menggunakan formulir SPT 1107 PUT. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, bendahara tetap wajib melaporkan SPT 1107 PUT meskipun nihil.

Sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan
Kepada bendahara dapat diterbitkan STP jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar karena termasuk Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

2 Comments

  1. Justina December 15, 2017
    • H Irvan S July 7, 2018

Leave a Reply